Demi Menciptakan Lingkungan Pendidikan yang Demokratis dan Berkeadilan, Itenas Bandung Gelar Uji Publik untuk Calon Anggota Pansel Satgas PPKS

Sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menanggulangi kekerasan seksual serta diskriminasi di lingkungan pendidikan, Institut Teknologi Nasional Bandung menggelar uji publik bagi calon anggota Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Acara tersebut diselenggarakan pada Rabu (18/10/2023) bertempat di Gedung Fakultas kampus Itenas.

Acara dibuka dengan sambutan dari Bapak Abinhot Sihotang, S.T., M.T. (Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum). Beliau menuturkan kekerasan seksual yang ada di lingkungan pendidikan tidak hanya sekadar kekerasan fisik, tetapi juga sudah merambah ke kekerasan verbal dan juga siber. Menurut beliau juga, ketimpangan kuasa memiliki potensi terjadinya kekerasan. Maka dari itu, Itenas perlu membentuk Satgas PPKS sebagai wadah untuk menindak segala bentuk kekerasan tersebut.

“Dalam uji publik ini, kita semua ingin mendengar pandangan para calon anggota pansel terkait dengan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Itenas. Yang lain pun bisa memberi pertanyaan maupun masukan sebagai bahan diskusi,” ujar beliau.

Kedelapan calon anggota Pansel Satgas PPKS yang mengikuti uji publik di antaranya Bapak Bernardinus Herbudiman, S.T., M.T. (dosen prodi Teknik Sipil), Bapak Alfan Ekajati Latief, S.T., M.T. (dosen prodi Teknik Mesin), Ibu Dr. Agustina Kusuma Dewi, S.Sos., M.Ds. (dosen prodi Desain Komunikasi Visual), Ibu Tika Sandi, A.Md. (Kepala Tata Usaha FAD), Ibu Eni Naya Iskandar, S.E. (Kepala Tata Usaha FTI), Lutfia Silvi (mahasiswi prodi Teknik Industri), Maya Amalia (mahasiswi prodi Teknik Industri), dan Ghaida Afra (mahasiswi prodi Desain Komunikasi Visual).

Dalam acara tersebut, kedelapan calon anggota memaparkan konsep dan gagasan mengenai penanggulangan kekerasan seksual berdasarkan pemahaman dan pengalaman masing-masing selama 5 menit. Kemudian gagasan mereka diberikan umpan balik oleh para observer yang hadir, terdiri dari observer internal (dosen, karyawan, dan mahasiswa Itenas) serta observer eksternal di antaranya Ibu Ema Kusumah Cahyaningsih, S.H., M.M. dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat dan juga Ibu Darwinih dari Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat.

Umpan balik yang diberikan para observer menjadi bahan diskusi menarik saat uji publik berlangsung. Seperti bahasan mengenai perlindungan kepada pelaku dan korban, pemenuhan hak serta perlindungan bagi disabilitas, hingga bentuk advokasi yang bisa dilakukan terhadap korban kekerasan. Sebagai penutup, Ibu Ema memberikan penyuluhan singkat mengenai prosedur penanganan kekerasan seksual di Kota Bandung dan provinsi Jawa Barat.

Ke depannya setelah anggota panitia seleksi ditetapkan, Itenas Bandung dapat segera menjaring dan mengukuhkan Satgas PPKS untuk implementasi lebih lanjut. Diharapkan gerakan ini dapat mewujudkan Itenas Bandung sebagai kampus bebas kekerasan dan diskriminasi.